DHARMASRAYA – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat sangat berdampak buruk bagi perjalanan pembangunan di setiap nagari. Seperti pembangunan fisik dan nonfisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mirisnya, kini masyarakat seakan dipaksa menjadi penonton dari kebijakan yang dinilai sangat merugikan warga secara langsung. Sperti pengurangan dana desa yang selama inj menjadi penompang pembangunan.
Di sejumlah wilayah, kondisi infrastruktur yang dulu bisa dijawab melalui dana desa, kini justru menjadi janji politik para elit politik saat kampanye berkumandang.
Seperti infrastruktur di Jorong kubang panjang Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat berubah menjadi genangan air saat hujan dan debu ketika cuaca panas.
Bahkan, jalan tersebut sudah berkali kali diukur dan didata setiap tahun sebagai bagian dari rencana perbaikan. Namun, realisasinya nihil. Proses yang berulang ini justru menimbulkan kesan bahwa pendataan hanya formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Setiap tahun di ukur ka di ukur terus, tapi tak pernah dikerjakan. Kami hanya diberi harapan tanpa bukti,” kata Martunus warga setempat yang setiap hari melintas du jalan tersebut, dengan kesal, Kamis (30/04/26).
Pernyataan ini mencerminkan kejenuhan masyarakat terhadap janji janji pembangunan oleh pemerintah yang tak kunjung terealisasi, ucapan itu bukan sekadar keluhan, tapi cerminan kekecewaan yang sudah menumpuk bertahun tahun.
Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Saat dana desa masih relatif optimal, pembangunan infrastruktur berjalan cukup masif. Jalan diperbaiki, fasilitas umum ditingkatkan, dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya.
Kini, situasi berbalik arah. Efisiensi anggaran yang digaungkan justru membuat banyak program terhenti atau tertunda tanpa kepastian. Masyarakat yang sebelumnya menikmati pembangunan, kini harus kembali berhadapan dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
“Semua ini sejak dana desa di rampingkan oleh pemerintah pusat, sehingga berdampak pada kami masyarakat,” ucap Juliandri, warga lainnya.
Kebijakan yang seharusnya memperkuat stabilitas fiskal negara malah dinilai mengorbankan kepentingan dasar masyarakat di daerah. Warga menilai pemerintah terlalu fokus pada penghematan, namun abai terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
Lebih jauh, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang prioritas pembangunan nasional. Apakah efisiensi harus dibayar dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat ataukah ada yang keliru dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis. Masyarakat tidak menuntut janji, melainkan bukti nyata. Sebab bagi mereka, pembangunan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan.
Terpisah, Kabid Bina Marga PUPR Dharmasraya, Wili mengatakan, untuk pembangunan belum bisa di pastikan. Sebab, belum ada anggaran yang tersedia untuk jalan itu.
“Saat ini baru sebatas di ukur dan di usulkan saja baru, untuk kepastian kita belum bisa jawab,” katanya singkat. (*)