DHARMASRAYA – Kenaikan harga BB dan turunnya nilai rupiah akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, memancing aksi demo besar besaran di sejumlah wilayah. Termasuk di daerah petro dolar Dharmasraya.
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dharmasraya menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD setempat, Senin (15/6/26). Masa minta agar wakil rakyat tetap menyuarakan aspirasi masyarakat.
Aksi yang berlangsung di halaman kantor DPRD itu diwarnai orasi secara bergantian. Massa menyuarakan aspirasi mereka dengan membawa spanduk berisi tuntutan yang dinilai penting untuk segera ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat.
Namun, massa mengaku kecewa karena enam poin tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapatkan tanggapan dari wakil rakyat. Pasalnya, pada poin ke enam, masa meminta DPRD untuk mengindahkan dan tersampaikan dalam kurun waktu 2×24, jika tidak, HMI mengancam akan menggelar unjuk rasa 100 kali lipat.
Dalam tuntutan pertama, HMI mendesak DPRD Dharmasraya untuk membatasi perjalanan dinas bupati dan wakil bupati. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.
Selanjutnya, HMI meminta DPRD segera menyampaikan aspirasi mereka terkait penurunan harga BBM non-subsidi. Mereka menilai tingginya harga BBM non-subsidi berpotensi meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi yang pada akhirnya dapat membebani masyarakat kecil.
Pada poin ketiga, HMI mendesak DPRD Dharmasraya meneruskan aspirasi mereka ke Mahkamah Konstitusi agar dilakukan pengujian terhadap revisi ketiga Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Mereka menyoroti ketentuan mengenai perpanjangan usia pensiun anggota Polri dan peluang anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.
Selain itu, massa aksi juga menuntut DPRD Dharmasraya untuk menghentikan praktik militerisme di ranah sipil. Menurut HMI, prinsip demokrasi harus dijaga dengan memastikan pemisahan yang jelas antara tugas sipil dan militer.
Pada tuntutan kelima, HMI meminta DPRD menyampaikan aspirasi mereka kepada Polda Sumatera Barat agar menindak tegas serta menangkap para penampung BBM bersubsidi jenis solar yang diduga masih beroperasi di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
Tidak hanya menyampaikan tuntutan, HMI juga memberikan ultimatum kepada DPRD Dharmasraya. Mereka menegaskan apabila seluruh tuntutan tersebut tidak diindahkan atau tidak diteruskan dalam waktu 2 x 24 jam, maka HMI Cabang Dharmasraya akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang diklaim mencapai 100 kali lipat dari aksi saat ini.
“Kita mewakili masyarakat kecewa dengan DPRD Dharmasraya, yang tidak menyetujui tuntutan kami,” kata ketua orator Muhammad Abdul Hafids.
Dirinya menilai, sebagai wakil rakyat, DPRD setempat tidak mampu memperjuangkan hak masyarakat, bahkan lebih cenderung jadi penonton.
Sementara itu, Ketua DPRD Jemi Hendra mengatakan, bahwa pihaknya bukan tidak bersedia menandatangani enam tuntunan para aksi unjuk rasa.
“Ada satu poin dari enam itu yang kami tidak sepaham, yakni, untuk mengindahkan tuntutan 2×24 jam, karena kita bukan pengambil kebijakan dan keputusan,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, DPRD siap membawa aspirasi tersebut ke gubernur, DPR untuk menjadi catatan penting, betapa masyarakat menginginkan kehadiran pemerintah.
“Lima dari enam poin itu, kita siap suarakan hingga ke DPR pusat untuk dapat menjadi acuan,” tegasnya
Dari hemat di gedung DPRD setempat, aksi masa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI, terpaksa membubarkan diri karena tuntutannya tidak di penuhi. Akhirnya, dengan wajah penuh kecewa, belasan masa menuju kantor bupati untuk melanjutkan aksi damai.(yahya)