Padang, Posinfo — Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat memutuskan untuk meniadakan agenda Chef de Mission (CDM) Meeting II.
Keputusan ini memicu keprihatinan dari kalangan pemerhati olahraga daerah karena dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan regulasi dan mengancam kepastian teknis kejuaraan.
Saat dikonfirmasi, Ketua PB Porprov Sumbar, Editiawarman, membenarkan peniadaan agenda tersebut. Menurutnya, panitia memilih langsung melangkah ke tahapan Delegate Registration Meeting (DRM).
“Tidak ada lagi pelaksanaan CDM Meeting II. Persiapan langsung dialihkan ke DRM yang akan dilaksanakan pada Rabu (30/9/2026),” ujar Editiawarman yang dihubungi via ponselnya, Selasa (29/9/26).
Langkah panitia ini mendapat sorotan tajam dari Pemerhati Olahraga Sumatera Barat, Arief Kamil. Ia menegaskan bahwa peniadaan CDM Meeting II bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan pengabaian terhadap tahapan krusial yang menentukan legalitas serta kesiapan seluruh kontingen.
“CDM Meeting II merupakan pilar vital dalam persiapan ajang multievent sekelas Porprov. Di forum inilah seluruh aturan main, regulasi pertandingan, hingga kepastian teknis disepakati secara kolektif oleh pimpinan kontingen kabupaten dan kota,” kata Arief.
Arief membeberkan sejumlah dampak sistemik yang membayangi pelaksanaan Porprov Sumbar akibat keputusan tersebut.
CDM Meeting II seharusnya menjadi wadah pengesahan Technical Handbook (THB) operasional. Tanpa forum ini, aturan bertanding berisiko tumpang-tindih dan rawan ditafsirkan secara sepihak.
Forum ini berfungsi mengabsahkan mutasi atlet, domisili, dan penetapan nomor pertandingan. Peniadaan CDM II menutup ruang dialog transparan untuk menyelesaikan sengketa sebelum ajang dimulai.
Masalah teknis yang tidak tuntas di meja rapat berpotensi memicu aksi protes massal, walk-out (WO) kontingen, hingga gugatan hukum pasca-kejuaraan.
Forum ini juga penting untuk mematangkan koordinasi logistik, akomodasi, pemetaan venue, dan transportasi kontingen di daerah.
“Porprov adalah puncak pembinaan olahraga prestasi tingkat provinsi. Peniadaan CDM Meeting II tidak hanya mencederai tata kelola organisasi yang profesional, tetapi juga mempertaruhkan keabsahan serta marwah hasil akhir kejuaraan,” tegas Arief. (adi)
