Oleh: Yahya
Wartawan Madya
Pentingnya Penyusunan Buku Sejarah Pemekaran Kabupaten oleh Pemerintah. Sebab, sejarah merupakan bagian penting dari identitas suatu daerah. Di dalamnya tersimpan perjalanan panjang, perjuangan, gagasan, dan pengorbanan banyak pihak dalam membangun sebuah wilayah.
Seperti pemekaran kabupaten Dharmasraya dari kabupaten induk Sijunjung. Yang mana, dari perjalanan panjang itu, gejolak pemekaran mulai menggema pada tahun 2003, yang di motori oleh puluhan tokoh. Seperti, Leli Arni, Eri Turino, Adi Gunawan, Masrigi dan banyak lagi tokoh pemekaran lainya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun dan menerbitkan buku resmi tentang sejarah pemekaran kabupaten agar perjalanan tersebut terdokumentasi secara baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih lagi, saat ini para tokoh pejuang pemekaran tersebut masih berdiri kokoh dan terus mengawal perjalanan dari perkembangan pembangunan Kabupaten yang kini sudah berusia 22 tahun.
Buku sejarah pemekaran kabupaten memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber informasi yang sahih. Selama ini, banyak kisah mengenai proses pemekaran hanya disampaikan secara lisan atau tersebar dalam berbagai dokumen yang tidak terdokumentasi dengan baik.
Seiring berjalannya waktu, informasi tersebut berpotensi mengalami pergeseran, penambahan, bahkan pengurangan yang dapat mengubah fakta sejarah. Dengan adanya buku resmi yang disusun berdasarkan dokumen, arsip, serta kesaksian para pelaku sejarah, keaslian sejarah dapat lebih terjaga.
Selain sebagai bentuk dokumentasi, buku sejarah pemekaran juga menjadi media pendidikan bagi generasi muda. Mereka perlu memahami bahwa lahirnya sebuah kabupaten bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, melainkan hasil perjuangan panjang yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah, lembaga adat, organisasi, serta dukungan masyarakat luas.
Pengetahuan tersebut akan menumbuhkan rasa bangga, memiliki, dan tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan daerah. Sehingga, nilai-nilai dari perjuangan itu tetap terpatri di seluruh generasi ke generasi.
Buku sejarah juga dapat menjadi referensi bagi banyak pihak dalam memahami latar belakang terbentuknya kabupaten beserta dinamika sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan dapat lebih memperhatikan nilai-nilai sejarah dan karakter daerah yang telah diwariskan oleh para pendahulu.
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral. Penyusunan buku sejarah pemekaran kabupaten merupakan salah satu bentuk pelestarian warisan sejarah yang akan menjadi pedoman bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
“Buku tersebut sebaiknya disusun secara ilmiah, melibatkan sejarawan, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku pemekaran, dan didukung oleh data arsip yang lengkap sehingga menghasilkan karya yang kredibel dan bernilai tinggi.” Ucap Dr.Ibrahim.M Pdi
Pada akhirnya, sejarah yang terdokumentasi dengan baik akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah. Tanpa dokumentasi yang memadai, sejarah dapat terlupakan, bergeser, atau bahkan dipahami secara keliru. Oleh karena itu, penyusunan buku sejarah pemekaran kabupaten bukan sekadar kegiatan dokumentasi, melainkan investasi pengetahuan yang akan menjaga jati diri daerah, menghargai jasa para pejuang pemekaran, serta menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi generasi penerus.
“Maka pemerintah punya tanggung jawab besar untuk membukukan sejarah pemekaran ini,” kata Eri Turino yang kala itu ikut berdarah darah memperjuangkan pemekaran Kabupaten Dharmasraya.
Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan semangat membangun daerah akan tetap hidup dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Semua ini menjadi PR penting bagi pemerintah daerah lewat Dinas Budparpora dan ke Arsipan. Agar pelaku sejarah pemekaran tetap dikenang perjuangan, terwujud nilai-nilai luhur dan latar belakang perjuangan itu. (yahya)
